Larangan Perkawinan Gelid Deso Perspektif Hukum Islam dan Mitologi (Studi Kasus di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar) Prof. Dr. H. Roibin, M.HI./Ahsin Dinal Mustafa, M.H. Ditolak: 56: 18210184: Syayidah Luklukil Muna Documents. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA …. of 24. i PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN EMPAT LAWANG PROPOSAL Oleh : SKRIPSI Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana HASNI APRIANTI NIM. 502017338 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah telah bersedia memberikan ilmu, wawasan, informasi secara jelas dan rinci dalam penelitian ini. 10. Bapak Moh. Hawary Dahlan, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 pasal 4 dalam pelaksanaan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dan penggunaan dana desa di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, menyatakakan bahwa dana desa diprioritaskan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan memanfaatkan aset desa dan potensi yang tersedia. Merupakan suatu . Program Studi : Ilmu Hukum Judul Skripsi : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA . BERDASARKAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK . Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Membuat Kebijakan Tentang Desa Dalam Memberi Pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat Desa yang di tujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Konsep yang sering di munculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program Kedudukan Hukum Pengambilalihan Tahan Wakaf Yg Batal Demi Hukum Utk Dibagikan Sbg Harta Warisan Dlm Kajian Uu No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Khi Tinjauan Hukum Mengenai Perkawinan Pasangan Mempelai Laki-Laki Sunda Dengan Wanita Jawa Di Desa Purbawinangun, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Dana Desa (ADD) saja, seharusnya proses tranformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa. Landasan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Efektivitas Dana Desa adalah kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan keuangan dana desa untuk melaksanakan program yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, diukur dalam satuan persen. 2. Dana desa adalah Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara smDm.